Petunjuk Teknis Program Terpadu P2WKSS

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya, hakekat pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia; tanpa membedakan suku bangsa, agama dan jenis kelamin; hal tersebut berarti bahwa melalui pembangunan diupayakan dapat mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia baik laki-laki ataupun perempuan.

Sumber Daya Manusia (SDM) akan menjadi kekuatan modal dasar pembangunan, dan tentu harus disertai dengan peran serta fungsinya yang akan menentukan keberhasilan dari pembangunan tersebut. Karena potensi perempuan merupakan aset besar yang harus dapat dikembangkan untuk pembangunan, maka jika penduduk perempuan tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya; perempuan akan menjadi beban serta mengurangi nilai hasil pembangunan yang telah dan akan dicapai. Untuk itu optimalisasi penduduk sebagai sumber daya pembangunan harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup, baik laki-laki maupun perempuan agar berperan dalam pembangunan. Hal tersebut perlu kita pahami bersama karena negara menjamin pelaksanaan prinsip kesamaan (equity) sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan. Oleh karena itu pembangunan yang berperspektif gender berdasarkan pada prinsip utama kesamaan memperoleh akses, peran, kontrol dan manfaat serta kesempatan berpartisipasi dalam program pembangunan harus menjadi perhatian bersama.

Dilihat dari sisi demografis, penduduk Kota Bandung pada tahun 2006 berjumlah 2.296.848 orang, dengan komposisi 1.160.300 orang (50,52%) laki-laki dan 1.136.548 orang (49,48 %) perempuan. (BPS Kota Bandung; Susenas 2005). Perempuan dengan jumlah tersebut apabila diberdayakan secara maksimal merupakan aset yang sangat berharga bagi keberlangsungan dan kemajuan

pembangunan di Kota Bandung. Akan tetapi dalam kenyataannya, di Kota Bandung masih dihadapkan pada permasalahan perempuan/ ketimpangan gender. Dan hal tersebut masih diperburuk lagi dengan adanya krisis ekonomi yang sifatnya multi dimensional sejak tahun 1997; yang berdampak pada semakin mempersulit peran perempuan untuk eksis di berbagai sektor pembangunan; yaitu karena berbagai faktor yang salah satunya adalah adanya penurunan tingkat kualitas hidup yang diikuti oleh penurunan tingkat kemampuan dan potensi dirinya.

Salah satu upaya pemerintah bersama masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan peran perempuan dalam pembangunan adalah melalui Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). Program ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia untuk pembangunan masyarakat dengan perempuan sebagai penggeraknya.

Sebagai tuntuan program pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak yang menjadi mandat lembaga, serta tuntuan MDGs dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang harus dituntaskan, maka program terpadu P2WKSS perlu direvitalisasi. Petunjuk ini diperlukan agar dapat memberikan petunjuk bagi penyelenggara program terpadu P2WKSS.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung melakukan koordinasi dalam rangka upaya menyelaraskan program-program yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya dalam  upaya peningkatan kualitas hidup perempuan. Untuk itu dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui program P2WKSS di Kota Bandung ini diharapkan dapat terselenggara dan dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk membangun diriya sendiri, dalam bentuk mobilisasi dan pemanfaatan seluruh potensi masyarakat, difasilitasi oleh SKPD terkait yang ada di Kota Bandung dan TP. PKK Kota Bandung.

  1. A.  PENGERTIAN

Dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) yang dimaksud dengan:

  1. 1.   Program Terpadu P2WKSS adalah program peningkatan peran perempuan yang mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan, secara terkoordinasi, dengan upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas.
  2. 2.   Revitalisasi P2WKSS adalah upaya untuk mengaktifkan kembali program terpadu P2WKSS dalam rangka menurunkan jumlah keluarga miskin melalui kegiatan terpadu yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat.
  3. 3.   Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubngan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
  4. 4.   Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, pangan dan kesehatan.
  5. 5.   Keluarga Sejahtera Tahap I yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar serta kebutuhan sosial psikologis seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
  6. 6.   Human Development Indeks/Indeks Pembangunan Manusia adalah pencapaian pembangunan manusia secara kuantitatif yang diukur dengan tingkat pencapaian suatu wilayah dalam tiga dimensi pembangunan manusia yang paling penting, yaitu lama hidup, tingkat pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Indeks ini dihitung dengan angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita.
  7. 7.   Gender-related Development Indeks/Indeks Pembangunan Gender adalah suatu cara mengukur pencapaian dari dimensi dan indikator yang sama dengan IPM tetapi dengan memperhitungkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan.
  1. A.  RUANG LINGKUP

1. Sasaran Program Terpadu P2WKSS adalah perempuan dengan tingkat kesejahteraan tergolong rendah dan/atau yang masuk dalam katagori keluarga miskin, keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahap I, dan menurut hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS).

2. Jangkauan Program Terpadu P2WKSS meliputi kelurahan dengan prioritas rawan sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan; yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota Bandung (Lokasi binaan Program Terpadu P2WKSS Kota Bandung tahun 2010 adalah Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 147.14/kep.134-BPPKB/2010 tanggal 8 maret 2010.

  1. A.  LANDASAN HUKUM

Dalam melaksanakan program terpadu P2WKSS dilandasi dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1.   Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.   Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

3.   Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

4.   Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 205 tentang Kelurahan;

5.   Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7.   Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentaqng Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

8.   Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 41/Kep/Meneg.PP/VII/2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;

9.   Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah drngan Peraturan daerah Kota Bandung omor 12 Tahun 2009;

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2013;

13. Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

 

  1. A.  TUJUAN

 

  1. 1.   Tujuan Umum

Tujuan Umum Program Terpadu P2WKSS adalah meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas.

  1. 2.   Tujuan Khusus
    1. Meningkatkan status kesehatan perempuan.
    2. Meningkatkan status pendidikan perempuan
    3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam usaha ekonomi produktif.
    4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelestarian lingkungan hidup
    5. Meningkatkan peran aktif perempuan dalam pengembangan masyarakat
    6. Meningkatkan peran aktif perempuan dalam pemahaman wawasan kebangsaan.
  1. B.  KEBIJAKAN

 

Kebijakan program terpadu P2WKSS dilaksanakan dengan acuan sebagai berikut :

  1. P2WKSS dilaksanakan melalui pendekatan lintas bidang pembangunan yang terkait dan lintas program secara terintegrasi di Tingkat Kota Bandung, Kecamatan dan Kelurahan
  2. P2WKSS dilaksanakan dengan memanfaatkan petunjuk teknis yang relevan dengan tetap mempertimbangkan potensi dan karakteristik kondisi daerah.
  3. P2WKSS dilaksanakan dengan menggunakan dan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang tersedia baik dari pemerintah, dunia usaha, gerakan, LSM dan masyarakat.
  1. C.  STRATEGI

Operasionalisasi kebijakan Program Terpadu P2WKSS diprioritaskan pada Kelurahan rawan sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan dengan cara sebagai berikut :

  1. Meningkatkan komitmen melalui perencanaan program dan anggaran sektor terkait, organisasi kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha dan masyarakat keseluruhan;
  2. Memantapkan keterpaduan dan koodinasi pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS dengan memanfaatkan berbagai forum dan pertemuan-pertemuan rutin maupun insidental dengan SKPD terkait;
  3. Memanfaatkan hasil pemetaan keluarga sejahtera pada daerah rawan sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang dilakukan oleh SKPD lainnya;
  4. Memfasilitasi dan melakukan advokasi untuk membangun kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan program terpadu P2WKSS;
  5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program terpadu P2WKSS untuk keberlanjutan program.

BAB III

JENIS KEGIATAN DAN PRASARANA PENDUKUNG

A. JENIS KEGIATAN

Program terpadu P2WKSS memiliki tiga kelompok kegiatan yaitu Kelompok Kegiatan Dasar (KKD); Kelompok Kegiatan Lanjutan (KKL); dan Kelompok Kegiatan Pendukung (KKP). Tiga kelompok kegiatan ini dilakukan di kelurahan binaan program terpadu P2WKSS.

1. Kelompok Kegiatan Dasar (KKD)

KKD merupakan paket kegiatan yang mencakup :

a. Pengumpulan data dasar dari masing-masing sektor yang terkait dalam kegiatan P2WKSS

b. Penyusunan Rencana Kerja Kelompok;

c. Kegiatan Penyuluhan:

• Penyuluhan kesehatan dasar dan gizi ibu dan anak, termasuk didalamnya Posyandu;

• Peningkatan pemasyarakatan Dasa Wisma;

• Pengelolaan keuangan keluarga dan kewirausahaan;

• Penyuluhan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG);

• Penyuluhan tentang pemenuhan hak dan kesehatan reproduksi termasuk HIV/AIDS;

• Pemantapan 10 program pokok PKK;

• Penyuluhan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;

• Pemantapan wawasan kebangsaan;

d. Percepatan pemberantasan buta askara;

e. Pendidikan karakter dan pekerti bangsa.

2. Kelompok Kegiatan Lanjutan (KKL)

KKL meliputi kegiatan berikut :

a. Pelayanan

• Peningkatan pendapatan keluarga antara lain : Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Kejar Usaha, Penumbuhan lingkungan usaha yang kondusif, fasilitasi pembiayaan;

• Pemantapan pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana, Bina Keluarga Balita, Kesehatan Reproduksi Remaja, Kesehatan Reproduksi Remaja, Kesehatan Reproduksi Lansia;

• Peningkatan pengetahuan dan keterampilan oleh berbagai instansi terkait

• Kegiatan 10 Program Pokok PKK.

b. Pendampingan

• Perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi perempuan untuk meningkatkan penghasilan bagi diri dan keluarganya antara lain Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).

• Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam lingkup pembinaan anak dan remaja, termasuk pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

2. Kelompok Kegiatan Pendukung (KKP)

KKP adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi lingkungan sosial budaya serta meningkatkan motivasi membangun dari masyarakat di Kelurahan binaan Program Terpadu P2WKSS khususnya dan meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan,meliput:i

a. Pemantauan dan Evaluasi

b. Kegiatan yang berkelanjutan

• Pemantapan forum koordinasi dan konsultasi yang telah ada di Kota Bandung;

• Kursus atau pelatihan P2WKSS Kelurahan;

• Penyuluhan keluarga bahagia sejahtera di pondok-pondok Pesantren Putri dan kelompok kerohanian putri lainnya yang ada di wilayah binaan program terpadu P2WKSS;

• Kegiatan penyuluhan dan pengembangan kesadaran hukum (Kadarkum) bagi perempuan-perempuan di Kelurahan binaan Program Terpadu P2WKSS;

c. Tindak lanjut seluruh aktivitas Kelompok Kegiatan.

B. PRASARANA PENDUKUNG

Lintas sektor baik di Pemerintah Kota Bandung yang terkait dalam pelaksanaan program terpadu P2WKSS meliputi lintas sektor terkait sebagai berikut :

1. Sektor Inti terdiri dari :

• Dinas Kesehatan

• Dinas Pendidikan

• Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

• Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat

• Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK)

2. Sektor Pendukung terdiri dari :

• Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

• Dinas Bina Marga dan Pengairan

• Dinas Pemakaman dan Pertamanan

• Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

• Dinas Tenaga Kerja

• Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

• Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

• Kantor Departemen Agama

3. Sektor Umum terdiri dari :

• Dinas Sosial

• Dinas Komunikasi dan Informatika

• Badan Pengelola Lingkungan Hidup

• Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia

• Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah

• Bagian Perekonomian

• Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

• Bagian Pemerintahan Umum

• PD Kebersihan

• PD Air Minum

C. Pembiayaan dan Sarana

1). Dana

Program terpadu P2WKSS dilaksanakan dan dikembangkan sebagai upaya bersama dengan semangat gotong royong, saling membantu dan penuh rasa kekeluargaan dan kesetiakawanan antar SKPD dan Pemerintah Kota Bandung, maupun antara SKPD, Tim Penggerak PKK, Organisasi masyarakat dan masyarakat sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sumber dan penyediaan biaya pelaksanaan program terpadu P2WKSS ini sebagai berikut :

a. Pemerintah Kota Bandung (SKPD terkait) sesuai kemampuan APBD mengalokasikan biaya untuk berbagai jenis kegiatan program terpadu P2WKSS sesuai kebutuhan masing-masing;

b. Masyarakat di tingkat Kelurahan :

1. Membiayai usaha gotong royong di tingkat Kelurahan P2WKSS dalam melaksanakan berbagai kegiatan program terpadu P2WKSS;

2. Sumbangan sukarela yang terutama diarahkan untuk menambah pengadaan bahan-bahan yang diperlukan bagi berbagai kegiatan program terpadu P2WKSS.

c. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat

2) Sarana

Sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan program terpadu P2WKSS antara lain berupa:

a. Pedoman pelaksanaan program terpadu P2WKSS

b. Petunjuk teknis pelaksanaan operasonal yang dipergunakan untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang pembangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai tugas fungsinya.

c. Buku bacaan bagi peserta kursus/ latihan keterampilan dan pemberantasan buta aksara serta penyuluhan yang diterbitkan oleh SKPD terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan program terpadu P2WKSS.

d. Bahan-bahan publikasi, informasi atau penerangan umum yang berbentuk poster, leaflet dan sebagainya yang diberikan oleh SKPD terkait dan lembaga masyarakat.

e. Mendayagunakan sarana prasarana yang tersedia.

BAB IV

MEKANISME

Mekanisme penyelenggaraan program terpadu P2WKSS di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

A. TINGKAT KOTA

1. Walikota Bandung adalah penangungjawab umum selaku Koordinator Pelaksanaan P2WKSS dalam pembangunan di daerah dengan tugas menyelenggarakan koordinasi program kegiatan semua SKPD terkait serta lembaga non pemerintah.

2. Dalam melaksanakan tugasnya Walikota Bandung dibantu oleh Tim Pengelola P2WKSS Kota Bandung yang diketuai oleh Wakil Walikota atau oleh Sekretaris Daerah.

B. PENGORGANISASIAN

Pengorganisasian disesuaikan dan dilaksanakan dengan mengacu kepada sektor utama sebagai fokus pembangunan wilayah dan kelurahan lokasi program terpadu P2WKSS.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. PEMANTAUAN

1. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan perempuan dilakukan pemantauan di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

2. Pemantauan dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi secara periodik dan berkesinambungan.

3. Data dan informasi yang dikumpulkan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang timbul. Hasil pemantauan digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan.

4. Tim Pokjatap PP Kota Bandung melakukan pemantauan pada tingkat Kecamatan dan Lurah melakukan pemantauan pada tingkat Kelurahan.

B. EVALUASI

1. Untuk menilai hasil pelaksanaan program dan dampaknya.

2. Evaluasi diarahkan dan difokuskan untuk mendapatkan gambaran, keterangan dan jawaban terhadap efektifitas pelaksanaan, dampak program terhadap kesetaraan dan keadilan gender, peran, akses, kontrol serta manfaat yang dirasakan oleh perempuan serta penurunan jumlah keluarga miskin.

3. Hasil evaluasi dimanfaatkan untuk meningkatkan efektifitas, relevansi serta memperbaiki program mendatang.

4. Evaluasi tingkat Kecamatan, Kelurahan dilakukan secara periodik.

5. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan berdasarkan pedoman pelaksanaan evaluasi yang diterbitkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.

C. PELAPORAN

1. Laporan pelaksanaan upaya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dilakukan secara berjenjang, dengan menggunakan kerangka laporan yang ada dari tingkat Kelurahan, sampai tingkat Kota dan Provinsi.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan merangkum laporan secara berjenjang

3. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung menyampaikan laporan secara tertulis tentang perkembangan pelaksanaan upaya pemberdayaan perempuan kepada Walikota Bandung.

BAB VI

P E N U T U P

Demikian Laporan Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera di Kota Bandung Tahun 2012 yang dapat kami laporkan, untuk diketahui sebagai bahan laporan dan evaluasi persiapan Tingkat Provinsi Jawa Barat. Terima Kasih.

Berikan komentar anda untuk kemajuan kami

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 530 other followers

%d bloggers like this: